Sources and drivers

Character Development of The Nation's Next Generation In Terms of Reading Habits In The Midst of Sophistication of Technology 5.0

Introduction

Research Methods

Results and Discussion

The younger generation is the main pillar of a nation, which will determine how this country will be in the future. Will it be more advanced or just the opposite? The first fact, UNESCO said that Indonesia ranks second from the bottom in terms of world literacy, meaning that interest in reading is very low. According to UNESCO data, the reading interest of the Indonesian people is very concerning, only 0.001%. This means, out of 1,000 Indonesians, only 1 person is an avid reader!In a different research titled World's Most Literate Nations Ranked conducted by Central Connecticut State University in March 2016, Indonesia was ranked 60th out of 61 countries in terms of reading interest, just below Thailand (59) and above Botswana (61). In fact, in terms of infrastructure assessment to support reading, Indonesia's ranking is above European countries.The second fact is that 60 million Indonesians own gadgets, or the world's fifth largest number of gadget owners. Digital marketing research institute Emarketer estimates that by 2018 the number of active smartphone users in Indonesia will be more than 100 million people. With such a large number, Indonesia will become the country with the fourth largest active smartphone user in the world after China, India and America.Ironically, even though interest in reading books is low, wearesocial data as of January 2017 reveals that Indonesians can stare at gadget screens for approximately 9 hours a day.

Citation impact indicators play a relevant role in the evaluation of researchers’ scientific production and can influence research funding and future research outputs. The H-index is widely used in this regard, in spite of several shortcomings such as not considering the actual contribution of each author, the number of authors, their overall scientific production and the scientific quality of citing articles. Several authors have highlighted some of these limits. Alternative systems have been proposed but have gained less fortune.In order to show that fairer criteria to assess researchers’ scientific impact can be achieved, a workable example is presented through a novel method, integrating the aforementioned elements by using information available in bibliographic databases.A better, merit-based proxy measure is warranted and can be achieved, although a perfect score without shortcomings is a chimera. Any proposal on a new measure would require clear reasoning, easy math and a consensus between publishers, considering researchers’ and research funders’ point of view. In any case, the relevance of authors’ scientific achievements cannot be adequately represented by a quantitative index only, and qualitative judgements are also necessary. But the time is ripe to make decisions on a fairer, although proxy, measure of scientific outputs.

What next?

Measuring scientific achievement: how, ideally?

Citation impact indicators play a relevant role in the evaluation of researchers’ scientific production. The H-index is an easily understandable system for assigning a score to the scientific output of researchers. It was proposed by the physicist Jorge Hirsch in 2005 and represents the number of articles with at least as many citations received from other scientific articles published in indexed journals (Hirsch, 2005). For example, a researcher with H-index =20 means he/she published 20 articles having at least 20 citations.

Measuring researchers’ success more fairly: going beyond the H-index

Analisis Kualitas Airtanah Dengan Statistik Multivariat Untuk Identifikasi Sistem Hidrogeologi Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Persyaratan pengangkatan pertama yaitu:a. Berstatus PNSb. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;c. Sehat jasmani dan rohani;d. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat sesuaidengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian(bidang pendidikan ditetapkan dalam PermenPANRB JF masing-masing)e. Berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atausederajat sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkanuntuk JF keterampilan (bidang pendidikan ditetapkan dalamPermenPANRB JF masing-masing)f. Nilai Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahunterakhirg. Syarat lainnya yang ditetapkan oleh Menteri (ditetapkan dalamPermenPANRB JF masing-masing)Jenjang apa saja untuk mengisi kebutuhan JF melaluipengangkatan pertama?Pengangkatan pertama dilakukan untuk:Kategori Keahlian, pada jenjang:a. Ahli Pertamab. Ahli MudaKategori Keterampilan, pada jenjang:a. Pemulab. Terampil

Adapun metoda perhitungan kebutuhan yang dapat digunakan olehinstansi pengguna adalah berdasarkan metode beban kerja yangdiidentifikasi dari:a. Hasil Kerja, yaitu metoda dengan pendekatan hasil kerja adalahmenghitung kebutuhan dengan mengidentifikasi beban kerjadari hasil kerja jabatan (produk atau output jabatan).b. Objek Kerja, yaitu metode dengan pendekatan objek yang dilayanidalam pelaksanaan pekerjaan. Metoda ini dipergunakan untukjabatan yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yangharus dilayani.c. Peralatan Kerja, yaitu metoda yang digunakan untuk jabatan yangbeban kerjanya bergantung pada peralatan kerjanya.d. Tugas per Tugas Jabatan, yaitu metoda yang digunakan padajabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. Hasil beragamartinya hasil kerja dalam jabatan banyak jenisnya.

Penetapanjenjang dan level kompetensi mengacu pada metode RCL (RequiredCompetency Level) dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 38Tahun 2017, yaitu:Kategori Keahliana. Ahli Pertama = Level 3-2-1 dominan Level 2b. Ahli Muda = Level 4-3 dominan Level 3c. Ahli Madya = Level 5-4 dominan Level 4d. Ahli Utama = Level 5-4 dominan Level 5

JF terdiri atas kategori keahlian dan kategori keterampilan.Kategori Keahlian terdiri dari jenjang:a. Ahli Pertama;b. Ahli Muda;c. Ahli Madya; dand. Ahli Utama

Jenis JF yang dapat diisi oleh PPPK terdiri atas:a. JF keahlian, pada jenjang ahli utama, ahli madya, ahli muda, danahli pertamab. JF keterampilan pada jenjang penyelia, mahir, terampil, danpemulaApa kriteria JF yang dapat diduduki oleh PPPK?Kriteria JF yang dapat diisi oleh PPPK, yaitu sebagai berikut:a. Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas dikalangan PNS;b. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan peningkatan kapasitasorganisasi;c. Jabatan yang diperlukan untuk percepatan pencapaian tujuanstrategis nasional;d. Jabatan yang mensyaratkan sertifikasi teknis dari organisasiprofesi;e. Bukan Jabatan di bidang rahasia negara, pertahanan, keamanan,pengelolaan aparatur negara, kesekretariatan negara, pengelolaansumber daya alam, pengelolaan keuangan negara, dan hubunganluar negeri; danf. Bukan Jabatan yang menurut ketentuan Undang-Undang,Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden harus diisi olehPNS.Apa saja JF yang dapat diduduki oleh PPPK?Daftar JF yang dapat diduduki oleh PPPK sebagaimana terlampirdalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 76 tahun 2021 tentangPerubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197Tahun 2021 tentang JF yang dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja, dan dapat disesuaikan berdasarkankebutuhan dan penetapan nomenklatur JF

PPPK

Dalam masa penyesuaian tata kelola JF yang baru,apabila terdapat hasil kerja yang belum dinilai,bagaimana menilai angka kreditnya?Dalam masa penyesuaian tata kelola JF yang baru, angka kreditdinilai berdasarkan ketentuan JF masing-masing untuk kinerjasampai dengan 31 Desember 2022 dalam masa periode penilaiansampai dengan 30 Juni 2023Dalam masa penyesuaian tata kelola JF yang baru,bagaimana dengan angka kredit yang telah dimilikisebelumnya?Dalam masa penyesuaian tata kelola JF yang baru, angka kredit yangtelah dimiliki perlu dikonversikan ke dalam angka kredit berdasarkanmekanisme konversi predikat kinerja, merujuk pada panduankonversi yang disusun oleh BKN

Penetapan JF baru dilakukan berdasarkan usulan dari pimpinanInstansi Pemerintah kepada Menteri dengan melampirkan urgensipenetapan JF, kemudian Menteri PANRB melakukan kajian terhadapusulan, dan selanjutnya penetapan JF dengan Peraturan MenteriApakah Menteri dapat menetapkan JF tanpa usulandari Instansi Pemerintah?Dalam hal diperlukan, Menteri PANRB dapat menetapkan JF tanpausulan dari pimpinan Instansi PemerintahBagaimana tahapan penetapan JF?Tahapan penetapan JF diatur dalam Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

80Apa saja syarat dalam membentuk organisasi profesi?Organisasi profesi harus memenuhi syarat, meliputi:a. Memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;b. Memiliki tujuan dan sasaran pembentukan;c. Memiliki visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam programkerja;d. Terdapat sumber pendanaan yang jelas;e. Berdomisili alamat;f. Memiliki pembagian kerja dan tugas dan wewenang yang jelasberdasarkan struktur organisasi; dang. Berbadan hukum.

Instansi pembina menyusun konten pembelajaran, strategi,dan program pengembangan kompetensi untuk mendukungpercepatan pengembangan kompetensi Pejabat Fungsional sertamelaksanakan pembinaan JF lainnya

Kompetensi yang harus dimiliki pejabat fungsional pada setiapjenjangnya, antara lain:a. Kompetensi teknis;b. Kompetensi manajerial; danc. Kompetensi sosial kultural

Pejabat fungsional dapat naik pangkat lebih cepat jika memperolehevaluasi kinerja dengan predikat kinerja “”sangat baik”” secara terusmenerus yang dikonversikan menjadi angka kredit sebesar 150%dikalikan koefisien angka kredit tahunan

Dalam hal belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan, PejabatFungsional yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untukkenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkatlebih tinggi, dan tetap melaksanakan tugas JF sesuai dengan jenjangJF

Angka kredit kumulati kenaikan pangkat ditetapkan berdasarkanjenjang jabatannya yaitu:• Ahli Utama, angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang 200untuk setiap pangkat dalam jenjang tersebut• Ahli Madya, angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang 150untuk setiap pangkat dalam jenjang tersebut• Ahli Muda, angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang 100untuk setiap pangkat dalam jenjang tersebut• Ahli Pertama, angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang 50untuk setiap pangkat dalam jenjang tersebut• Penyelia, angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang 100untuk setiap pangkat dalam jenjang tersebut• Mahir, angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang 50 untuksetiap pangkat dalam jenjang tersebut• Terampil, angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang 20untuk setiap pangkat dalam jenjang tersebut• Pemula, angka kredit yang harus dipenuhi paling kurang 15 untuksetiap pangkat dalam jenjang tersebut

Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dandipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit AngkaKredit Kumulatif yang merupakan akumulasi dari Angka Kredittahunan dalam periode tertentu

Penjaminan kualitas hasil kerja pejabat fungsionaldilakukan oleh Pejabat Penilai, sehingga pejabat fungsionalmempertanggungjawabkan hasil kerja kepada Pejabat Penilai danakuntabilitas penilaian kinerja oleh Pejabat Penilai

Target angka kredit tidak lagi ditetapkan sebagai target angka kredittahunan, namun ditetapkan sebagai nilai angka kredit berdasarkanhasil konversi predikat kinerja, yang dalam kumulatif tertentudigunakan sebagai dasar kenaikan pangkat atau jenjang JF

Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan penetapanAngka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja

KONVERSI PREDIKAT KINERJA

DUPAK sudah tidak lagi digunakan dalam mekanisme penilaianangka kredit, sehingga pejabat fungsional tidak perlu lagi menyusunDUPAK dalam penilaian angka kredit, karena angka kreditditetapkan berdasarkan predikat kinerja

Evaluasi kinerja Pejabat Fungsional dilaksanakan secara periodikmaupun tahunan, dan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam1 (satu) tahun

pejabat yang ditunjuk

Jika tidak terdapat formasi yang kosong pada saat kenaikan jenjangjabatan

Angka Kredit JF

Berapa angka kredit

Memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;b. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan; danc. Memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 1 (satu) tahunterakhir.Apa yang dimaksud dengan angka kredit kumulatifkenaikan jenjang?Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yangharus dicapai oleh Pejabat Fungsional sebagai salah satu syaratkenaikan jenjang jabatan

atu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yanglebih tinggi tidak berdasarkan garis lini

200

Penghitungan kebutuhan dilaksanakan berdasarkan pedomanperhitungan kebutuhan/formasi JF yang disusun oleh InstansiPembina

Kebutuhan JF dalam struktur organisasi ditetapkan dalam petajabatan melalui anjab-abk dengan memperhatikan ruang lingkuptugas JF (uraian kegiatan) masing-masing jenjang JF.

Scientists should themselves expect media scrutiny. Their expertise is crucial in areas that fascinate many of us, and matter to us all. This happened on an unprecedented scale during the pandemic.

On the contrary, we should, perhaps, be gratified and surprised that there’s wide interest in such remote topics as dinosaurs, the Large Hadron Collider in Geneva, the James Webb Space Telescope, or alien life.

But most of us dislike writing – though present-day students are far more fluent (if not more literate) than my own pre-email and pre-blog generation ever were. And unless we’re very lucky, we’ll reach fewer readers by writing ourselves, than if our views are amplified by a ‘media star’. Many of the most successful writers of scientific books are interpreters and synthesisers rather than active researchers.

Science only earns newspaper headlines, or prominence in TV bulletins, as background to a natural disaster, or health scare, rather than as a story in its own right.

Science writers and journalists do an important job, and a difficult one. I know from bitter experience how hard it is to explain in clear language even something I think I understand well.

Newton’s great work, the Principia, highly mathematical and written in Latin, was heavy-going even for his distinguished contemporaries like Halley and Hooke; certainly, a general reader would have found it impenetrable, even when an English version appeared.

Darwin’s The Origin of Species, published in 1860, was a best-seller: readily accessible – even fine literature – as well as an epochal contribution to science. But that was an exception. In glaring contrast, Gregor Mendel’s 1866 paper entitled ‘Experiments with Plant Hybrids’, reporting the classic experiments on sweet peas conducted in his monastery garden was published in an obscure journal and wasn’t properly appreciated for decades. Darwin had the journal in his library, but the pages remained uncut. It is a scientific tragedy that he never absorbed Mendel’s work, which laid the foundations for modern genetics.

involvethem in hybrid governance forms

There are many contradictions and dilemmas in urban policy and these are most apparent indeveloping countries where cities struggle to keep pace with the demand for affordable land, housing,infrastructure and services, as well as support from effective planning systems

Research has argued that the failure of formalgovernance frameworks and the inability of urban planning to make a sustained difference is the resultof a lack of human resources and technical capacity or ignorance, a lack of political willingnessto intervene, and a deliberate policy to leave urban development decisions to the market

for more effective urban policy which tackles boththe causes and impacts of informal settlements and slums is not continuing the strong focus on narrowslum based definitions which center on household inadequacies and ignore communities, peopleand the spatial entities they occupy

Informal settlements are often at odds with glossy strategiccity documents which set visions of modern neo-liberal development underpinned by enhancing andimproving city competiveness, economic growth, job creation and growing “agglomeration economies”.

a “dysfunctional” form of urbandevelopment

which have not been legally planned, “laid out” and sanctioned bythe planning, building and land registration systems of government

s settlements become overcrowded and denser, they also become more difficult to provide“formal” networked services including rights of way and access for emergency services. Clarity onproperty rights can also become more uncertain and unclear

ncreasing population and smaller sized house plots mean thebuilding footprints are maximized, and the interface of the private and public domains ubiquitousand fluid.

g countries, it is estimated four out of every ten non-permanent houses are located in areas subject to la

estuaries, accretion lands on ocean and lagoon foreshores, electricity easements, mangrove wetlands,tidal lagoons and swamps (including their location-induced impacts such as flooding), cemeteries,peri-urban “edge” lands, waste disposal sites and land locked traditional “native villages”

Spatial patterns of informal settlements reflect the utilization of the edges of rivers and

Fourthly, the author observed and documenteddiscussions at a public meeting with community residents in RW7, kampung Lebak Siliwangi,22 February 2017, as facilitated by academics from the Department of City and Regional Planning,ITB University.

Firstly, secondary data, reports and plans

At a global level

by attaching,

insertinginto the existing urban boundaries

initialoccupation of land

As increasing numbers of residents move to cities and are unable to access land and housingthrough formal systems, many have no option but to gravitate to vacant lands and existing informalsettlements which are “accessible and affordable”

In the Asian context, three processes have been identifiedby which informal settlements grow and claim their space. These are:

as the Pacific indicate

The continued growth of informal settlements and slums is driven by a myriad of factors bothgeneric and context specific. These vary from population growth, migration including the push factorsof civil unrest and war, climate change, ethnic and religious minorities, the need to cluster with similarkin and ethnic groups thus providing urban security, safety and employment, the pervasiveness ofpoverty and a lack of policies that deliver affordable and accessible housing

of large flows of ruralurban migrants to cities in search of jobs and housing outside formal unregulated systems

informality developed in the 1970s as part of the needto explain the emergence of the “informal sector” and “informal economy”.

myriad of social, economic and physical activities fall outside the domain of theState

Thirdly, site visits were made to the three medium to high rise public flats as already completed byBandung City Council to accommodate kampung residents, namely, Cingised, Sadang Serang andRancacili.

Secondly, with the assistance of academics from the Department of City and Regional Planning,School of Architecture, Planning and Policy Development, Institute of Technology Bandung (ITB)University, site visits were made to 10 of 13 kampungs classified as in “very poor” condition andprioritized for redevelopment by Bandung City Government including kampung Kabon Kembang

andung 17–26 February 2017

in Bandung reaffirms that cities are complex and interdependent with many diverse stakeholdersholding varying vested interests, yet not equally participating in the shaping and making of thecity.

The policy setting

Do city governments really understand the implications on resident’s lives when applying keyconcepts such as “formalizing the informal”? Are city governments replacing one slum with anotherin vertical housing by not considering residents’ genuine concerns and addressing underlying povertyand human development issues, such as health and education? Can the concepts of traditionalmixed-use kampung living that offers affordable housing and a melting pot of ground level socialand economic exchange be sustainably embedded in vertical housing solutions?

As observed in a recent urban slumupgrading project assessment in Central Kalimantan, Indonesia, participation and related communityinvolvement or exclusion are tightly controlled and vetted by “top-down” approaches which legitimizethe planning process per laws and regulations

Research recommendations advocating greater location specific and customized nuancedupgrading solutions that incorporate community participation and local knowledge to address informalsettlement and slum diversity need to be unpacke

Surabaya have already embarked on constructing rusunawa

igh rise rental flats in kampungs

far greater leadership, transparency, political commitment and questioning of “who,how and why” decisions are made

Within this setting, a numberof thematic areas emerging from this research suggest themselves for further inquiry. These include:(i) the design, form, functionality, adaptability and governance of private and public spaces in newtower developments; (ii) the setting of minimum performance standards and benchmarks to beachieved in the process of undertaking “participatory” community participation; and (iii) the natureof the specific values that local stakeholders, including the varied decision-makers in Bandung CityGovernment, private sector and the community/civil society, consider most important in kampungdevelopment.

no “silver bullet” solutions for Bandung

Paul Jones

PHOTOGRAPHER'S

WRITER'S

CONTENTS

WATER AND ARCHITECTURE

Gambar I. 1 Lokasi daerah penelitian

perjalanan

berkisar

Secara geografis

ini agar ruang lingkup penelitian tidak keluar jalur dan tetap bisa mencapai tujuan penelitian meliputi permasalahan geologi dan hidrogeologi antara lain

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan sarjana Strata Satu (S-1) di Program Studi Teknik Geologi, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Institut Teknologi Bandung.

Masalah yang sering terjadi ketika musim kemarau berkepanjangan adalah kekurangan air bersih dan ketika musim hujan sumber air sering keruh. Masyarakat yang masih menggunakan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari sering terdampak. Faktor ini disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami ketika beberapa mata air yang sudah difungsikan menjadi sumber air bagi masyarakat mengalami kekeringan. Faktor manusia disebabkan oleh pengelolaan sumber daya air yang masih konvensional sehingga mengakibatkan distribusi air kepada masyarakat tidak merata, tekanan air sampai di rumah masyarakat kecil, dan sistem penampungan yang terbuka sangat rentan tercemari oleh polutan.

Perlunya evaluasi kerentanan pencemaran air tanah bisa membantu pemerintah desa untuk mengantisipasi dan mengedukasi masyarakat akan pentingnya menjaga sumber daya air tanah

Pencemaran air tanah tidak hanya disebabkan oleh pihak industri tapi mungkin saja disebabkan dari limbah rumah tangga atau lahan perkebunan.

Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran air tanah yaitu dengan mempelajari dan mengkaji tentang pencemaran itu sendiri.

Lack of clean water supply in the long summer season has happened and become a problem for local people. Centralized water management concept with using water mater in each

The Susceptibility index map is made based on the Susceptibility index method which involves 5 parameters, the parameters are the depth of groundwater level, precipitation, lithology of aquifer, slope, and land use. After doing modeling groundwater vulnerability the results are the area that has very low index cover 12% research area with SI score 8.98-52.31, low index covered 20% with SI score is between 52.69-60.14, medium index covered 40% area with SI index score is between 60.25-67.7, high index covered 25% with its SI score between 67.85-75.21 and very high index 3% covered area with its SI score between 75.47-82.98. the validation of this model using correlation between the value of TDS and Cl in the observation station with the value of susceptibility index in the map. The correlation of TDS and SI is 0,46 and the correlation between Cl and SI is 0,63.

Hydrogeology system in the research area has a volcanic deposit system, the aquifer of this research is focused on unconfined aquifers that lithology consists of pyroclastic breccia aquifer, andesitic lava aquifer, and laharic breccia aquifer. The groundwater flows from Southeast to North. Groundwater quality is determined based on the value of TDS and pH parameters, the result of measurement of TDS has value between 11-70 ppm and the value of pH between 4,3-8,1.

The landscape of the study area is part of the Malabar Mountain region. The old Malabar peak is located in the Southeasternmost part of research study. Haruman and Puntang hills are located in Northwest and Northeast Malabar Mountain respectively. Research area has Quaternary Volcanic deposits that consist of pyroclastic breccia, lava andesitic, and laharic breccia. Primely geological structure that developed in the research area is a sheeted joint. Secondary geological structures developed in the research area are Cigeruh Strike-Slip Fault, Citiis Strike-slip Fault, and Normal Fault Cipadarek.

Research study area is located at North-West Malabar Mountain slope, specifically in Bandung Regency. The area of this study is 72 km2. Clean water scarcity has often happened when a long dry season occurred. The purpose of this study is to find out the hydrogeological system of the study area, evaluating groundwater susceptibility, and giving recommendations about water management systems that are more effective. The methods of this study are ground checking with 19 observation points, analysis of water quality using TDS and pH parameters with 46 observation points, and analysis susceptibility index (SI) using secondary data for evaluating groundwater susceptibility.

Konsep pengelolaan air terpusat yang dikelola oleh bumdes dan penggunaan meteran air di setiap rumah warga menjadi saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah air di musim kemarau.

Bentang alam daerah penelitian merupakan daerah pegunungan Malabar.

Masalah yang sering terjadi di daerah penelitian adalah kekurangan persediaan air bersih saat musim kemarau berkepanjangan.

ANALISIS HIDROGEOLOGI DAN KERENTANAN PENCEMARAN AIR TANAH DI LERENG BARAT LAUT GUNUNG MALABAR, KABUPATEN BANDUNG, JAWA BARAT

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah pengecekan kembali lapangan dengan 19 titik pengamatan, analisis kualitas air tanah dengan TDS dan pH menggunakan 46 data primer, dan analisis susceptibility index (SI) menggunakan data sekunder.

Diagram Trilinier Piper Contoh di Lokasi Penelitian

Hasil Analisis Klaster

Posisi Sampel Terhadap Komponen PCA

Rumusan Masalah

penelitian-penelitian berikutnya antara lain

adalah cukup kuat,

sama, yaitu memiliki tipe kation non-dominan, tipe anion non-dominan, kandungan alkali tanah melebihi kandungan alkalinya

di kuadran yang sama

mengisi air permukaan

Knowing our minds is

Standarisasi

Peta StandarisasiSetiap Faktor

Seminar Kemajuan

Wawancara, kuesioner

Target tidaktercapai, dibebankan di semester berikutnya

20PublikasiIlmiahPublikasi Ilmiah

22Daftar PustakaDaftar Pustaka

‘Should I be concerned about my overthinking?’ has asimple answer:‘Yes, if it is thinking that gets in the way of your ability tofunction.’—DR ROBERT SHIEFF, PSYCHIATRIST AND COGNITIVE BEHAVIOURAL

THOUGHTVIRUSES

positive overthinking activates chemicals in the brainsuch as dopamine, oxytocin, serotonin and endorphins

Worrying

regret and guilt

more harmful than helpful

too much about (something)

clinical psychologist, speaker, blogger

DAFTAR PUSTAKA

cara membandingkan atau mencari potensi hubungan antara hasil interpretasi delineasi sungai purba

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Peta lokasi penyelidikan dan kajian LTJ di pulau Sumatera (PSDMBP, 2019).

Potensi tersebut dapat berupa endapan aluvial sungai aktif ataupun endapan paleoplaser yang berada dalam sungai-sungai purba.

Latar Belakang

Penggunaan LTJ dalam teknologi (PSDMBP, 2019)

Sumur Laluan

Page 2 of 7 Fungsi Kolam Retensi

Jika terjadi Kebakaran di kota, menjadi Hydrant sumber air bagi mobil mobil dinas

Karena di permukaan tanah cukup memakan luasan 30 x 30 Cm dengan penutup plat besi. Sehingga tidak akan mengganggu dan tidak akan menghalangi aktifitas di permukaan tanah.

Dalam keseharian, menjadi sumber air siraman bagi dinas kebersihan dan dinas Pertamanan Kota. Sehingga mobil mobil tangki air jika kehabisan air, tidak perlu mencari sungai sungai. Cukup Mencari Sumur Laluan Positif Negatif terdekat.

Yang banyak terekpos adalah pembuatan Sumur Sumur Resapan, namun data Detail Engineering Design yang diperoleh, ternyata Pemprov DKI juga membuat Sumur Sumur Laluan yang dikemas dibor di bawah kamulflase Sumur Resapan. Sehingga tidak terlihat sepintas lalu.

Sedapat mungkin berada di Catchment Area/ daerah genangan banjir.

Tidak tepat dibuat di kota2 besar yang padat pembangunan dan padat perumahan masyarakat. Karena tidak tersedianya lahan yang luas.

POROUSITAS dan PERMEABILITAS

Kolam Retensi memerlukan lahan dengan luas tanah yang akan digali cukup besar. (Agar tidak berobah fungsi menjadi kolam ikan).

Sumur Laluan difungsikan per Catchmen Area.

Volume air banjir yang akan dikirim kedalam tanah = V :

Besarnya Banjir Kirimam (Jika ada)

Kolam Retensi Fungsi utamanya adalah mengendalikan dan menghantarkan banjir kedalam tanah. (Mencegah Run Off air)

Sunatullah : Air banjir selain dikirim kelaut, juga dikirim kedalam Tanah untuk mengatur keseimbangan air tanah yang banyak disedot melalui Sumur-sumur Bor.

have always prioritized the most prominent publishers.

Small publishers with fewer publications and capital flow struggle to get the time with libraries and consortia to negotiate the terms of the agreements.

It offers institutions a framework and concrete structure to take immediate action. Then it addresses the concerns of hybrid publishing and subscription paywall systems.

At first, TA's enable the authors to publish their articles rapidly in open access journals. Thus, it considerably lessens authors' and researchers' need for using their grant and institutional research funds to manage the open access publishing costs. As researchers and authors give prominence to scholarly publishing services and journals, the transformative agreements significantly preserve them.

Types of Transformative Agreements"Read and Publish" and "Publish and Read" are the two different types of transformative agreements. Let us explore them in detail.

The institutions such as libraries and national & regional consortia are striking a deal with publishing houses where the subscription costs are being repurposed through a proper and fair remuneration for the publishers to make publications open access.

The large-sized publishers and the small-scale ones have already grabbed the opportunity with open hands.

Initially, the transition might not be easy for institutions, universities, libraries, or publishers. However, it could prove beneficial in accelerating the progress of the open-access movement and scaling capacity in the long run.

The best aspect is that TA's are mutually agreeable to all the parties.

The scholarly publishing industry has come a long way in realizing the dreams of open access. It has faced many challenges in this journey of over 25 years. The dreams of making an open-access publishing industry are finally coming true.

It plays a significant role in preserving authors' academic freedom and accelerating the transition to open access.

Shokunin means not only having technical skill, but also implies an attitude and social consciousness... a social obligation to work his best for the general welfare of the people, [an] obligation both material and spiritual.[3]

Shokunin is a Japanese word for "artisan" or "craftsman"

Artisans practice a craft and may through experience and aptitude reach the expressive levels of an artist.

These objects may be functional or strictly decorative

makes or creates material objects

An artisan

teaching of evolution in schools

For as much as I am fine with this when it comes to the best cities to live in, my best vacation destination or my favorite food, I found it really hard to come to terms with the fact that education, and educational institutions, can be put in a specific order, from better to worst according to a given set of criteria.

Groundwater–surface water interactions of Ciliwung Riverstreams, segment Bogor–Jakarta, Indonesia

Indonesia publishes the most open-access journals in the world: what it means for local research

Hydrogeochemistry of volcanic hydrogeology based on cluster analysisof Mount Ciremai, West Java, Indonesia

Kualitas air sungai Cikapundung di Bandung menurun secara drastis dalam rentang dua puluh tahun terakhir.

artikel-artikel yang tidak layak dipublikasi saya mulai tadi dari darimana sumber variabel kemudian bagaimana dengan artikel-artikel yang tidak layak dipublikasikan

Hai di inilah udah enggak basmalahku tidak basi haknya masih benar-benar masih dicari sama editor editor jurnal untuk dipublish terus karena saya sebagai editor yang pertama kali saya 00:12:58 lihat adalah biasanya referensi utama dari naskah tersebut kemudian saya lihat referensinya ada referensi tahun-tahun terakhir yang berkaitan dengan variabel 00:13:10 judul-judul tersebut Kalau enggak ada biasanya saya pertimbangkan untuk belum baca isinya Jadi biasanya editor jurnal seluruh dunia itu instingnya sama yang

thinking bisa begitu ya computational thinking ini apakah masih dibahas orang dalam tiga tahun terakhir atau tidak kalau misal dia ternyata tahun 2010 dipikir ulang lagi untuk mensubmit

ingin menembus jurnal terindeks scopus maka naskah yang akan kita kirim tersebut sumber variabel utamanya juga dari jurnal scopus jadi maksud saya

amoeba

loncatan besar

kontribusinya adalah ke pengetahuan

kontribusi yang orisinil

bahwa menulis adalah bagian dari profesi kita bahkan mungkin ada yang seneng nulis di luar profesi menjadi hobi desain seperti itu kira-kira ya Jadi kita ketemu titik simpulnya menulis

builds upon existing intellectual property systems and fosters

co-creation of knowledge,

Also recognizing the importance of the existing international legal frameworks, in particular on intellectual property rights including the rights of scientists to their scientific productions

ny transfer or licensing of copyrights to third parties should not restrict the public’s right to immediate open access to a scientific publication.